PERAN OMBUDSMAN DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PERAN OMBUDSMAN DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Penjelasan Singkat Mengenai Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga independen yang pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang pada saat itu tugas Komisi Ombudsman Republik Indonesia ini adalah:

  1. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman;
  2. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain;
  3. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum;
  4. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

Pada tahun 2008, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU ORI”), yang mana pada UU ORI ini penamaan Ombudsman tidak lagi menggunakan kata komisi melainkan sudah berganti menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Selain penggantian nama lembaga, tugas pokok Ombusman juga ditambah guna tercapainya tujuan pembentukan lembaga tersebut yaitu:

  1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
  2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
  4. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
  5. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Tujuan pembentukan Ombudsman di atas jelas bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Negara Milik Negara, Badan Usaha Negara Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Penyelenggara negara yang dimaksud oleh UU ORI ini adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Tugas dan fungsi Penyelenggara Negara dan pemerintahan itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”).

Dalam UU AP, penyelenggara Negara dan pemerintahan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu badan pemerintahan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya. Selain itu, UU AP juga mendefinisikan wewenang yang dimiliki oleh  penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Ombudsman dapat melakukan pengawasan bagi penyelenggara negara dan pemerintahan baik badan pemerintahan maupun pejabat pemerintahan dan/atau penyeleggara negara lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pejabat Pemerintahan Dapat Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Apabila Melakukan Tindakan Maladministrasi

Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, badan dan/atau pejabat pemerintah harus didasari oleh peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan (AAUPB) yang baik. Ketentuan mengenai rambu-rambu aturan pelaksanaan tugas pemerintahaan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU AP, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penegasan mengenai tugas penyelenggaran negara atau pemerintahan tersebut  yang harus didasari dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB tercantum dalam penjelasan umum UUAP pada alinea pertama dan kedua yang berbunyi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Uraian di atas jelas bahwa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah dan penyelenggara negara lainnya wajib dijalankan berdasarkan undang-undang dan AAUPB, dan adanya larangan terhadap pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara tersebut untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga masyarakat, dimana setiap pelanggaran mengenai hal tersebut dapat menyebabkan pejabat dan/atau badan pemerintahan penyelenggara negara dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan tersebut, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dasar Pengujian terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan adalah pengujian terhadap kewenangan, prosedur, dan substansi, yang akan mengakibatkan keputusan dan/atau tindakan tersebut menjadi batal atau tidak sah apabila terbukti di pengadilan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB.

Namun, dalam beberapa kasus badan dan/atau pejabat pemerintahan yang digugat ke PTUN atas keputusan dan/tindakannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB tersebut, tidak secara sukarela melaksanakan putusan PTUN walaupun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Enrico Simanjuntak yang berjudul Perdebatan Hukum Administrasi, kepatuhan badan/atau pejabat pemerintahan terhadap putusan PTUN baik secara paksa maupun sukarela, masih memprihatinkan dan belum mencerminkan ketaatan badan dan/atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN sebagai mestinya.

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan PTUN tersebut telah beberakali diubah namun belum mampu memberikan upaya maksimal terhadap pelaksanaan putusan PTUN tersebut. Setidak-tidaknya ketentuan mengenai pelaksanaan putusan PTUN telah diatur dalam beberapa fase: (i) fase pertama tahun 1986-2004, pelaksanaan eksekusi dengan sukarela dan dengan pengawasan atas pejabat yang digugat hingga ke Presiden Republik Indonesia; (ii) fase kedua,  tahun 2004-2009, pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dilakukan dengan pengenaan uang paksa dan/atau sanksi adminisrattif; (iii) fase ketiga tahun 2009- sekarang, penerapan upaya paksa dan pengumuman media masa serta pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketidakpatuhan badan dan/atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN tersebut jelas telah melanggar kewajiban jabatannya maupun perintah peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (i) UU AP. Selain itu, pengabaian atas kewajiban pelaksanaan putusan PTUN tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan tentu telah melanggar asas geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid en geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban dan tidak ada pertanggung jawaban tanpa kewajiban). Asas-asas hukum lainnya yang dilanggar oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam hal ini adalah asas-asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka keberadaan Ombudsman sebagai lembaga independen dapat menjadi mitra untuk pelaksanaan putusan PTUN agar pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena tugas dan fungsi Ombudsman dan PTUN sama-sama bertujuan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

3. Peran Ombudsman Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Sebagaimana dijelaskan di atas, Ombudsman memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik pusat maupun di daerah. Di sisi lain, pelaksanaan putusan PTUN olen badan/pejabat pemerintahan merupakan kewajiban pejabat pemerintah tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga pengabaian atas kewajiban tersebut sama saja dengan telah melakukan tindakan maladministrasi.

Peran Ombudsman dalam mendorong kepatuhan badan dan/atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN bukan berarti menegasikan peran ketua PTUN untuk mengawal pelaksanaan putusan PTUN yang diwajibkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah tersebut. Namun, keberadaan Ombudsman dalam hal ini adalah sebagai pilihan forum bagi masyarakat pencari keadilan agar putusan PTUN dapat dilaksanakan demi tercapainya keadilan dan penegakan hukum. Sifat kelembagaan Ombudsman yang independen dan terpisah dari hubungan organik dengan lembaga negara lainnya dirasa cukup mampu untuk mendorong kepatuhan hukum para penyelenggara pemerintahan.

Di sisi lain, menurut penulis, pelaksanaan putusan PTUN melalui Pasal 116 UU Peratun melalui Ketua Pengadilan PTUN dapat saja mengalami kendala karena Ketua PTUN tidak dapat melakukan upaya paksa kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Hal ini karena adanya dogmatik hukum yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat duduk dikursi pemerintahan, karena adanya prinsip pemisahaan kekuasaan (separation of powers) yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi, sanksi terhadap pejabat selayaknya diberikan oleh atasan pejabat itu sendiri, bukan oleh ketua PTUN.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Ombudsman dalam mendorong kepatuhan badan dan/atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN adalah dengan cara membuat rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari warga masyarakat, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Definisi rekomendasi itu sendiri adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman yang disampaikan kepada pejabat terlapor dan kepada atasan Terlapor (penyelenggara negara/pemerintahan) untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Apabila ada laporan dari masyarakat atas dugaan maladmiistrasi, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan juga memanggil pejabat yang dilaporkan untuk dimintakan keterangan/klarifikasi. Namun apabila setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Ombudsman menemukan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat tersebut dan atasannya.

Rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh pejabat yang terlapor dan juga atasan pejabat tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) terhitung sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Namun, apabila pejabat dan/atau atasan pejabat tersebut tetap tidak melaksanakan seluruh maupun sebagian rekomendasi dari Ombudsman tersebut tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat  mempublikasikan pejabat terlapor dan atasannya dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Selain itu, khusus untuk kepala daerah rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh kepala daerah yang terlapor, hal ini sesuai dengan Pasal 351 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka kepala daerah tersebut akan diberikan sanksi pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pelaporan ketidakpatuhan pejabat terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan memberikan dorongan kepada pejabat terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman, karena Presiden sebagai pemangku jabatan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pejabat terlapor tersebut. Akan tetapi, penulis menilai bahwa pelaporan pejabat yang bersangkutan kepada Presiden Republik Indonesia tidaklah cukup, karena bisa jadi pejabat yang dilaporkan memiliki kepentingan politik yang sama dengan Presiden. Oleh karenanya, penyampaian laporan dari Ombudsman mengenai pejabat terlapor tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah jalan keluar atas permasalahan tersebut, karena Dewan Perwakilan Rakyat (yang bisa saja berisi perwakilan dari partai oposisi dan koalisi dari pemerintahan) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah (check and balance) yang dilakukan oleh pejabat eksekutif.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat tepat apabila Ombudsman berperan serta dalam menegakkan hukum pelaksanaan putusan PTUN yang diwajibkan kepada pejabat pemerintahan, karena pengabaian atas kewajiban pelaksanaan putusan PTUN merupakan tindakan maladministrasi yang dapat diperiksa oleh Ombudsman.

 

Pembatasan kewenangan Ombudsman

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Ombudsman dapat menolak laporan dari warga masyarakat, yang salah satu alasannya karena hal yang dilaporkan tersebut sedang menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Tentu saja hal ini menjadi penting diperhatikan karena walaupun suatu putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, namun masih ada upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali, maka laporan dugaan maladministrasi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN tersebut akan ditolak oleh Ombudsman.

Berbeda dengan kewenangan Ketua Pengadilan PTUN, yang dapat terus melaksanakan kewenangannya untuk memerintahkan pejabat yang digugat tersebut untuk melaksanakan putusan TUN walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan tersebut, kecuali ada alasan-alasan yang tepat untuk menghentikan pelaksanaan putusan tersebut.

Sebagai penutup, penulis menilai bahwa terlepas dari semua ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pejabat di atas, yang paling utama yang harus disadari oleh seluruh pejabat di Republik Indonesia ini adalah kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban yang diamanatkan kepadanya, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan putusan PTUN yang diwajibkan kepadanya.

 

 

Ditulis oleh Yudha herlangga, S.H., M.H

Managing Partner Kantor Hukum Herlangga Nugraha Praya, Attornets at Law


©2016 | HNP. All rights reservedslogan-2

© 2020 hnpatlaw | ScrollMe by AccessPress Themes